Home Visi dan Misi

Polling Pengunjung

Bagaiman Tampilan Situs Ini ?
 
Designed by:
SIKAP REPRESIF ORDE BARU PDF Cetak E-mail

A.   Pilar-pilar Demokrasi Terpimpin

Dibacakannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menyebabkan arah demokrasi Indonesia berubah. Pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno, dalam kabinet tersebut, bertindak selaku perdana menteri, sedangkan Djuanda menjadi menteri utama.

Dekrit itu didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution. Dalam perintah hariannya, ia menginstruksikan kepada jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut (Poesponegoro dan Notosusanto 1984: 311).

Demokrasi Terpimpin dibangun Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat (AD) berada pada dua sisi yang berlawanan. Peristiwa pada malam 1 Oktober 1965 telah mengubah konstelasi politik dan selanjutnya mengubah segenap kondisi sosial ekonomi Indonesia. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September 1965 (G30S 1965) itu memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang terseret arus perubahan tersebut.

 

B.   Berdirinya Orde Baru dan Penumpasan PKI

Peristiwa G30S dianggap oleh para pelakunya, yang sebagian besar terdiri dari tentara yang tergabung dalam berbagai kesatuan itu, adalah sebagai operasi penyelamatan terhadap diri presiden. Bagi mereka, yang juga merupakan tentara, yang menghancurkan operasi ini, menganggap bahwa para pelaku operasi adalah pemberontak yang hendak menggulingkan kekuasaan yang sah yang saat itu berada di tangan Presiden Soekarno. Terlepas dari dua pandangan umum tersebut, kenyataannya, ekses dari peristiwa ini demikian besar dan menakutkan. Setelah lama berkonflik ria dengan PKI, yang segera setelah peristiwa itu terjadi dicurigai sebagai pembunuh para jenderal, AD dengan menguasai kampanye terhadap massa menempatkan PKI sebagai musuh bersama yang harus dihancurkan.

 Selain itu, berkat berbagai manufer politik dan militernya, Soeharto berhasil memperoleh legitimasi politik. Surat Perintah Sebelas Maret (biasa dikenal Supersemar) yang diperolehnya dari Presiden Soekarno, ia pergunakan sebagai pembenar larangan dan penumpasan terhadap PKI secara sistematis, yang dimulai sejak tanggal 12 Maret 1966. Soeharto mengeluarkan, atas nama Presiden Soekerno, Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Kepres tersebut kemudian berlanjut pada dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang larangan terhadap penyebaran paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Inilah titik balik pertarungan yang berdampak pada mimpi buruk panjang bagi bangsa Indonesia. Crouch mengatakan “Pada tanggal 12 Maret 1966 ia mengeluarkan perintah yang pertama sebagai ”Pemegang Surat Perintah Sebelas Maret”. Atas nama presiden ia memerintahkan pembubaran PKI dengan segala organisasi mantel PKI di seluruh tanah air....(1986: 212).”

 Inilah titik balik pertarungan yang berdampak pada mimpi buruk panjang bagi Indonesia. Euforia anti komunis mengumandang di seantero Indonesia. Amukan massa terarah pada PKI beserta organisasi-organisasi underbouw-nya. AD menggalang kekuatan di antara kalangan mahasiswa, golongan agama, dan masyarakat umum; mereka yang telah menjadi membenci—sebagian telah lama membenci paham ini—terhadap komunisme. Mereka yang  bukan komunisme pun ikut menjadi korban dari segala upaya ini. Pengekangan dan pemberangusan terhadap unsur-unsur PKI banyak dilakukan di daerah-daerah, tentunya disertai kekerasan, penahanan dan pembunuhan yang bukan hanya melanggar hak berserikat dan berkumpul, namun juga hak asasi manusia.

 Rezim berganti rezim dan kekuasaan telah berubah posisi. Rickleffs mengatakan “Memusnahkan para jenderal senior yang menjadi kelompok Jani, sehingga Angkatan Darat jatuh ke tangan orang-orang yang lebih bersedia menentang Soekarno dan musuh-musuh Angkatan Darat” (Ricklefs 1991: 428). Pada awal tahun 1967 Soeharto merasa bahwa langkah simbolis terakhir dalam mengkonsolidasikan Orde Baru dapat diambil: penyingkiran Soekarno.

 

C.   Tindakan Penahanan terhadap Terduga PKI dan Organisasi Underbouw-nya

Rezim yang selanjutnya berkuasa setelah semua itu berlangsung tidak memberi ruang bagi mereka yang menjadi korban—atau keluarga korban—pasca G30S. Dengan masih berkuasanya rezim yang mengatur dan menyetujui pembantaian, mereka yang mengetahui kejadian itu dapat dimengerti kalau kemudian mereka bungkam mengenai apa yang terjadi di tahun 1965-1966, agar mereka tidak menjadi korban (Cribb 2004: 5-6).            

 

Rezim Orde Baru tidak sampai di situ, aparat militer melakukan penahanan terhadap mereka yang diduga menjadi kader, simpatisan atau penganut paham komunis dan sejenisnya. Angkatan Darat mulai berperan dalam menjalankan tugas tersebut sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. Kep-1196/10/1965 tanggal 25 Oktober 1965 yang menyatakan tentang wewenang AD mengenai perkara-perkara orang sipil yang terlibat dalam Gerakan 30 September yang harus diadili dalam lingkungan Peradilan Militer Angkatan Darat. Tahanan politik dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, dan usia ditempatkan di sejumlah penjara di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

Pertimbangan ideologis pemerintah Orde Baru terkait dengan usaha penahanan para tahanan politik pasca G30S. Kekhawatiran Orde Baru terhadap perkembangan komunisme saat itu terkesan berlebihan. Hal itu ditunjukkan oleh berbagai kampanye pemberangusan PKI dan ungkapan-ungkapan emosional terhadap partai tersebut. Masyarakat yang sudah terjangkiti communisto phobia kemudian cenderung terdorong untuk melakukan tindakan anarkis dan penangkapan-penangkapan terhadap mereka yang dicurigai. Sehingga komunisme pada masa Orde Baru dianggap sebagai bahaya laten yang harus dimusnahkan, dan, dengan demikian, mereka yang dianggap membawa dan mengembangkan ajaran ini, terutama yang diduga ikut mengambil bagian dalam peristiwa malam 1 Oktober 1965 itu, harus dieliminir, baik melalui penahanan maupun pembantaian.

Dugaan akan munculnya kelompok-kelompok penentang masih terdapat pada masa awal berdirinya Orde Baru. Beberapa basis potensial yang hendak menentang usaha-usaha Soeharto melaksanakan kekuasaan di dalam pemerintahan diduga masih tetap akan memunculkan diri jika ada kesempatan. Soeharto menghadapi tantangan terhadap kedudukannya dengan dua cara. Di satu pihak ia tetap menggunakan pasukan yang melakukan pembersihan sesudah kudeta dan mengarahkannya terhadap sisa-sisa PKI, pendukung-pendukung Soekarno, dan kelompok lain yang menentang kepemimpinan AD, baik dari partai-partai non-komunis maupun yang ada di kalangan AD. Di lain pihak  Soekarno mengunakan prinsip Jawa alon-alon waton kelakon (biar lambat asal selamat) untuk menghadapi lawan-lawannya dari pihak militer yang mungkin dapat memobilisasi pasukan mereka (Cruch 1986:248-249).

Setelah peristiwa G30S, penangkapan dimulai. Dibentuklah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) berdasarkan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau Panglima Besar komando Operasi Tertinggi No. 179/KOTI/1965 dengan tugas memberantas komunisme. Lembaga militer ini, dikatakan Sri Bintang Pamungkas (2001: 248), mempunyai kekuasaan hukum darurat militer. Para komandan Kopkamtib diperintahkan untuk menangkap siapa saja yang terkait langsung dengan PKI dan organisasi mantelnya, kalau perlu membunuh mereka. Kenyataannya bukan hanya orang-orang komunis atau PKI yang menjadi korban tindakan penangkapan tersebut. Donald Wilhem menyatakan bahwa penahanan para tahanan politik yang tersebar di seluruh Indonesia pasca G30S berjumlah lebih dari 200.000 orang tahanan politik. Ia menganggap penahanan itu sebagai pertimbangan ideologis. “Keadaan memang sangat menyedihkan …Pada pihak lain pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor stabilitas atau keamanan yang sangat menentukan….. Wilhelm 1981: 102).”

Begitu resmi ditangkap Kopkamtib menggolongkan tahanan politik ke dalam kelas-kelas. Golongan A terdiri dari mereka yang dianggap jelas dan langsung terlibat sebagai perencana, pemimpin dan pelaksana percobaan kup, dengan bukti-bukti yang cukup mengenai kesalahan mereka sehingga perkara mereka diajukan ke pengadilan. Golongan B terdiri dari mereka yang mempunyai indikasi kuat bahwa mereka memainkan peran serupa Golongan A, terutama dalam tahap mempersiapkan percobaan kup tersebut. Karena bukti-bukti belum cukup maka mereka belum dapat diajukan ke pengadilan, tetapi mereka belum dapat dibebaskan begitu saja tanpa membahayakan keamanan dan stabilitas nasional dan keselamatan diri mereka sendiri. Golongan C meliputi mereka yang hanya secara tidak langsung terlibat dalam percobaan kup tersebut dan yang setelah mengalamim pemerikasaan terbukti tidak termasuk golongan A atau B, kemudian dikembalikan ke masyarakat. Ada golongan X, suatu penggolongan sementara bagi tahanan yang sedang diproses untuk menentukan apakah mereka termasuk golongan A, B atau C atau dapat dibebaskan.

Sejak tahun 1966 sudah ada tahanan politik dari golongan C yang dilepaskan. Sampai dengan Januari 1972 sudah ada 540.000 orang dari golongan C dilepaskan. Jumlah Tapol dari Golongan A terlalu banyak untuk diadili. Mereka yang belum sempat diadili sampai dengan awal tahun 1976 mencapai 1745 orang. Pemerintah juga tidak tahu harus berbuat apa dengan tapol Golongan B. Akhirnya, pada akhir 1969 mereka yang dari sisa Golongan A dan B ini dibuang ke Pulau Buru di Maluku Tengah….(Pamungkas 2001: 230), diperintahkan untuk menangkap siapa saja yang terkait langsung dengan PKI dan organisasi mantelnya, kalau perlu membunuh mereka. Kenyataannya bukan hanya orang-orang komunis atau PKI yang menjadi korban tindakan penangkapan tersebut. Donald Wilhelm (1981: 102) menyatakan bahwa penahanan para tahanan politik yang tersebar di eluruh Indonesia pasca G30S berjumlah lebih dari 200.000 orang tahanan politik. Ia menganggap penahanan itu sebagai petimbangan ideologis. ”Keadaan memang sangat menyedihkan.... Pada pihak lain pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor stabilitas atau keamanan yang sangat menentukan....”

Sejak tahun 1966 sudah ada tapol dari Golongan C yang dilepaskan. Sampai dengan Januari 1972 sudah ada 540 ribu orang dari Golongan C yang dilepaskan. Jumlah tapol dari Golongan A terlalu banyak untuk diadili. Mereka yang belum sempat diadili sampai dengan awal tahun 1976 mencapai 1.745 orang. Pemerintah juga tidak tahu harus berbuat apa dengan tapol Golongan B. akhirnya pada akhir tahun 1969 mereka yang dari sisa Golongan A dan dari Golongan B ini dibuang ke Pulau Buru di Maluku Tengah….”

 

D.   Perlakuan terhadap Mantan Tahanan Politik

Labeling PKI yang dikenakan kepada bekas anggota PKI beserta  keluarga dan para keturunannya digunakan untuk membedakan mana warga bekas anggota PKI dan mana yang bukan. Bagi para bekas tahanan politik, labeling juga dilakukan terhadap mereka. Tujuannya sama, dan semua labeling itu terus bertahan selama pemerintahan Orde Baru bergulir, bahkan hingga memasuki masa reformasi. Bentuk diskriminasi ini daapt dilihat dari adanya pembedaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di mana terdapat label ET atau Eks Tapol (bekas Tahanan Politik) bagi para mantan tahanan politik. Di samping labeling, juga terdapat berbagai pengawasan ketat bagi para mantan tahanan politik beserta keluarganya.

Tahanan politik pasca G30S 1965 merupakan kenyataan yang masyarakat sendiri menyadarinya, namun bagaimana perlakuan aparatur militer dan pemerintah terhadap para tahanan politik ini sungguh di luar dari benak masyarakat. Masyarakat tidak menaruh jarak yang tegas terhadap kenyataan sosial ini, namun mereka secara tidak langsung juga ikut ke dalam ritme dan struktur kekuasaan masa itu, yaitu dengan mempertahankan stereo tipe yang coba dibangun oleh penguasa, meskipun perlakuan masyarakat terhadap mantan tahanan politik ini tidak memiliki perbedaan dengan mereka yang bukan tahanan atau bekas tahanan politik.

Dalam menanggapi kenyataan adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, pasca G30S, tindakan penahanan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari pemberontakan atau coup d’etat itu, tidak didasarkan atas bukti dan kesaksian yang kuat. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya tahanan politik yang berasal dari golongan yang jelas bukan bagian dari suatu organisasi politik komunis seperti PKI beserta underbouw-nya.

 Tahanan, menurut Sri Bintang Pamungkas (2001: 248) memiliki sebuah pengertian yaitu tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa ia kan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Berbeda dengan narapidana yang berada di tempat ini berdasarkan keputusan hakim (vonis) yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, tahanan dimasukkan di lembaga pemasyarakatan guna kepentingan pemeriksaan. Tahanan belum tentu bersalah, dan oleh sebab itu, status maupun perlakuan terhadapnya berbeda dengan narapidana.

Tahanan Politik, menurut pernyataan Jericho Movement  (www.freefreenow.org) adalah laki-laki atau perempuan yang, sebagai konsekuensi kegiatan politik atau afiliasi organisasi mereka, menjadi suatu muatan kriminal, ditahan, atau ditangkap, dihadapkan di pengadilan kriminal dan dikirim ke penjara. Mereka tidak dipenjara karena melakukan “kejahatan” sosial, mereka juga bukan pelaku kejahatan. Mereka ditahan sebagai hasil dari aksi politik yang disadari, untuk membangun perlawanan, membangun dan memimpin pergerakan dan revolusi untuk membuat perubahan.

Dari sudut sosial para tahanan politik ini menerima hukuman (punishment) yang menurut Kamus Ilmu-ilmu Sosial (Hugo F. Reading 1986) terdiri dari collective punishment, infamous punishment, exemplary punishment, dan deterrent punishment. Collective punishment adalah hukuman kolektif yang didasarkan pada tanggung jawab kolektif. Infamous punishment adalah hukuman yang memberi status buruk kepada orang yang bersalah. Exemplary punishment adalah hukuman kekerasan yang tidak biasa terhadap suatu kesalahan yang dianggap perlu bagi kebutuhan yang diharapkan dapat mencegah berkembangnya kesalahan sejenis. Deterred punishment adalah hukuman yang dimaksudkan sebagai alat atau cara pencegahan.

Para mantan tahanan politik telah mendapat label eks tapol yang merupakan bagian dari infamous punishment yang secara psikologis mereka rasakan. Di dalam rumah tahanan mereka telah menerima exemplary punishment yang kerap dilakukan oleh para aparat. Collective punishment ini tidak dapat menyelesaikan kehendak pencegahan dalam deterred punishment, karena di sisi lain telah terjadi pemberangusan unsur-unsur PKI dan pembunuhan massal di luar tahanan setelah G30S terjadi hingga pertengahan tahun 1968.

Para tahanan politik ini merupakan bagian yang jelas dari masyarakat bangsa di mana ada suatu eliminasi kekuatan-kekuatan yang tidak sekedar dibuang begitu saja, namun juga ditempatkan dalam satu wadah agar kekuatan-kekuatan itu tidak ‘berceceran’—mereka dikerdilkan melalui beragam pembatasan dan stereo tipe. Masalah tahananan politik merupakan bagian dari kekuasaan rezim Orde Baru yang berkaitan dengan mentalitas dan ideologi. Dikatakan oleh Burke (2003: 112) bahwa apakah dipandang sebagai energi atau bukan, kekuasaan adalah suatu konsepsi yang sering dijelmakan dengan konkrit. Penjelmaan ini adalah puncak dari semakin kuatnya pengaruh Angkatan Darat dalam lapangan politik yang pada akhirnya berhasil memperoleh pijakan kuat di Indonesia.

 

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict dan Ruth T. McVey. 2001. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Analisa Awal. Yogyakarta: LKPSM Syarikat.

Brackman, Arnold C. 2000.  Cornel Paper, Di Balik Kolapsnya PKI. Yogyakarta: Elst Reba.

Cribb, Robert. 2003.  Pembantaian PKI Di Jawa Dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Crouch, Harold. 1986.  Militer Dan Politik Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dhakidae, Daniel. 2003. Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dinuth, Alex. 1997. Dokumen Terpilih Sekitar G 30 S / PKI. Jakarta: Intermasa.

Elson, R.E. ‘In Fear of the People; Soeharto and the Justification of  State sponsored Violence Under The New Order’, dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Linblad (eds),  Roots of Violence in Indonesia. Leiden: KITLV Press, Leiden (Hal. 173-195).

Liddle, William. 1992. Pemilu-pemilu Orde Baru; Pasang Surut Kekuasaan Politik. Jakarta: LP3ES.

Nadia, Ita F. 2007. Suara Perempuan Korban Tragedi ’65. Yogyakarta:

Nurudin. 2001. Komunikasi Propaganda. Bandung: Remaja Rosdakara.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Scott, Peter Dale. 2003. Amerika dan Penggulingan Soekarno. Depok: Pustaka Promethea.

Setiawan, Hersri. 2004. Memoar Pulau Buru. Magelang: Indonesia Tera.

Soebandrio. 2000. Kesaksianku tentang G-30-S. Jakarta.

Sulistyo, Hermawan. 2000. Palu Arit Di Ladang Tebu. Jakarta: KPG.

Sumarkidjo, Atmadji. 2000. Mendung Di Atas Istana Negara. Jakarta: TImEs Communication.

Sundhahaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia, 1949-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

Supardjan, Adam. 2004. Mendobrak Penjara Rezim Soeharto. Yogyakarta: Ombak.

Suryawan, I Ngurah. 2007. Ladang Hitam Di Pulau Dewata. Yogyakarta: galang Press.

Susanti, Fransisca Ria. 2007. Kembang-kembang Genjer. Yogyakarta: Jejak.

Comments
Add New Search
12-volt coffee maker  - SIKAP REPRESIF ORDE BARU     |23.236.247.xxx |2019-08-17 13:42:27
I consider something really interesting about your web blog so I saved to
my bookmarks .
Scot Cron  - SIKAP REPRESIF ORDE BARU     |104.227.185.xxx |2019-09-14 16:36:33
At the heart of your essence you have the answer; you understand your power and
you comprehend what you must do.
battery coffee maker  - SIKAP REPRESIF ORDE BARU     |23.239.202.xxx |2019-09-15 05:16:01
Character problem. empty comment
12-volt coffee maker  - SIKAP REPRESIF ORDE BARU     |23.239.199.xxx |2019-09-15 13:57:31
I cling on to listening to the news broadcast talk about receiving boundless
online grant applications so I have been looking around for the top site to get
one. Could you advise me please, where could i acquire some?
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Kalendar

September 2019
MTWTFSS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Anda pengunjung ke

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini512
mod_vvisit_counterKemarin1574
mod_vvisit_counterMinggu Ini512
mod_vvisit_counterBulan Ini20197
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4443894