Home

Polling Pengunjung

Bagaiman Tampilan Situs Ini ?
 
Designed by:
DINAMIKA INDONESIA MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN PDF Cetak E-mail

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan pelik setelah masa Revolusi Kemerdekaan. Pemberontakan-pemberontakan yang berlangsung di berbagai daerah selama periode pertama pasca Revolusi Kemerdekaan, dan beberapa di antaranya masih belangsung hingga memasuki masa Demokrasi Terpimpin, memorakporandakan negeri ini

Kondisi tersebut ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang berantakan dan terus berlanjut, bahkan pada penghujung Demokrasi Terpimpin yang tragis, keadaannya semakin kacau.

A.   Ancaman Integritas Bangsa Pasca Revolusi Kemerdekaan

Setelah masa Revolusi Kemerdekaan timbul kekhawatiran akan ancaman terhadap integritas bangsa. Salah satu masalah politik utama yang senantiasa dihadapai Soekarno dan sampai derajat tertentu juga oleh Wakil Presiden Hatta, dikatakan Audrey dan George McT. Kahin (2001: 54), adalah sistem politik Islam dan kekhawatiran, kalau berhasil, akan menimbulkan pertentangan antara unsur-unsur non-Islam dan Islam yang bisa membahayakan integritas nasional. Soekarno dan Hatta, bersama para pemimpin partai Kristen dan Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), serta PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PKI, khawatir terhadap bahaya yang mengancam persatuan nasional bila sampai terbentuk negara Islam, khawatir terhadap timbulnya usaha pemisahan diri oleh daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, seperti Ambon, Flores, Timor, Sulawesi Utara, dan Tapanuli, serta Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu-Budha.

Kekhawatiran yang luas disebabkan pula oleh kegiatan Darul Islam, kelompok pemberontak di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang bersama pasukannya sejak 1948 menguasai daerah-daerah tertentu di Jawa Barat dalam usaha mewujudkan cita-cita sebuah Negara Islam Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menghadapi pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah lain pada 1950-an yang menghalangi pemusatan kekuatan dalam menghadapi Kartosoewirjo. Beberapa di antara pemberontakan itu, termasuk pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh, yang sedikit banyak juga bersifat Islam dan bersekutu secara longgar dengan Darul Islam untuk membentuk negara yang dinamakan Negara Islam Indonesia. Masjumi (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia), partai politik yang banyak mewakili orang Islam, enggan secara terang-terangan mengutuk Darul Islam dan pernyataanya mengenai kebijakan politik pemerintah serta perlakuan kasar dari tentara yang menyebabkan gerakan Darul Islam tetap berlangsung, menimbulkan kecurigaan bahwa sejumlah pemimpin Masjumi dalam kenyataannya mempunyai hubungan baik dengan para pemberontak Islam itu.

Permasalahan serupa timbul pada masa menjelang Demokrasi Terpimpin, PRRI dan Permesta. Pembangkangan oleh PRRI dan Permesta kian mengarah kepada sifat radikal sejak 10 Februari 1958 ketika kaum pembangkang mengirim ultimatum lima hari kepada pemerintah: kabinet harus dibubarkan, Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX harus ditunjuk untuk membentuk Kabinet Karya baru sampai terselenggaranya pemilihan umum, dan Soekarno harus kembali ke posisi konstitusionalnya sebagai presiden lambang saja. Kabinet segera menolak ultimatum tersebut dan para perwira yang terlibat diberhentikan secara tidak hormat karena merencanakan pemberontakan dan berupaya membunuh Soekarno di Cikini (Ricklefs 2001: 528).

Pada 15 Februari diumumkanlah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra dengan markas di Bukittinggi, yang dipimpin oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Sjafruddin Prewiranegara sebagai Perdana Menteri dan beranggotakan Ketua Partai Masjumi dan mantan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Indonesia M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Soemitro Djojohadikoesomo, tokoh PSI dan Maludin Simbolon. Dua hari kemudian kaum pemberontak di Sulawesi, Permesta, yang dipimpin Sumual, bergabung dengan PRRI. Amerika Serikat segera memberi dukungan secara rahasia, karena kecemasannya terhadap hubungan mesra antara Presiden Soekarno dan PKI. Tidak ada pemerintah asing, dikatakan Sundhaussen (1988: 196), yang memberi pengakuan kepada PRRI, tetapi Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya di Pasifik memberi bantuan senjata dan amunisi.

Pemerintah pusat segera melakukan tindakan balasan. Tuntutan PRRI tak mungkin dipenuhi oleh Djuanda, yang bersama Nasution serta kebanyakan pemimpin PNI dan PKI, menghendaki agar pemberontak ditumpas. Soekarno mendesak diterapkan perlakuan yang keras. Kabinet dan Markas Besar AD memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat dari tentara Komandan Pasukan Sumatra Barat Kolonel (Kol.) Achmad Husein, Komandan Tentara Teritorium I Sumatra Utara Kol. Maludin Simbolon, Wakil KSAD Kol. Zulkifli Lubis, dan Wakil III KSAD Kol. Dahlan Djambek. Pada 12 Februari KSAD Nasution memerintahkan penangkapan mereka dengan tuduhan telah melakukan percobaan untuk membunuh presiden dan untuk merubah negara dan pemerintahan dengan kekerasan (Sundhaussen 1988: 195). Nasution juga memerintahkan pembekuan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkannya langsung di bawah KSAD (Poesponegoro dan Notosusanto 1984: 280). Hatta bersama-sama dengan para pemimpin Masjumi dan PSI di Jakarta mendesak agar dilakukan penyelesaian dengan perundingan, sehingga menempatkan diri mereka pada posisi kompromis. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang secara tidak resmi merupakan sekutu PSI, juga menyukai perundingan. Operasi 17 Agustus, operasi gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) digelar dan beberapa daerah penting dapat dikuasai, seperti Pekanbaru dan Bukittinggi pada 14 Maret dan 4 Mei 1958.

Pada Februari 1961 terjadi penyerahan massal dari pasukan-pasukan Permesta dan pada 14 April 1961 Kawilarang menyerah bersama 27.000 orang anak buahnya. Pasukan Kawilarang dipindahkan ke Jawa dan dilucuti, dan ia dikeluarkan dari tentara tetapi tidak pernah diadili. Kemudian pada Hari Proklamasi  17 Agusatus 1961, Soekarno mengumumkan amnesti umum bagi semua pemberontak yang melapor kepada pihak berwajib sebelum Hari Angkatan Perang 5 Oktober 1961. bagian terbesar pemimpin-pemimpin PRRI, Kol. Simbolon dan Lubis, serta Kahar Muzakar menyerah sebelum batas waktu itu. Sumual menyerah pada 26 Oktober. Sisa-sisa terakhir dari pasukan PRRI menyerah pada Agustus 1962. 

B.   Pergulatan Ekonomi Pasca Revolusi Kemerdekaan

Selain bergulat dengan berbagai pemberontakan di berbagai wilayah, Indonesia mengalami permasalahan pelik dalam bidang ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit telah dialami Indonesia sejak Republik ini berdiri. Hiperinflasi melanda Indonesia ketika memasuki masa Revolusi. Peredaran mata uang yang tak terkendali dan blokade laut yang dilakukan Belanda menimbulkan kondisi buruk di samping sedikitnya pemasukan pemerintah dari sektor pajak dan bea masuk. Setelah masa Revolusi banyak sarana dan prasarana hancur. Kerusakan parah melanda sebagian besar perkebunan dan instalasi industri. Investasi modal asing masih ada, namun secara politis pengaruhnya jauh berkurang dibanding pada masa sebelum Revolusi.

Tindakan pemerintah dalam bidang keuangan tidak efektif dan perekonomian lebih banyak bergantung pada kondisi global. Inflasi dan defisit anggaran diatasi dengan kebijakan pemotongan uang pada 19 Maret 1950, di mana uang bernilai 2,50 gulden ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengah (Poesponegoro dan Notosusanto 1984: 207). Indonesia lebih banyak bergantung kepada ekspor beberapa jenis bahan mentah seperti karet, timah, minyak, dan kopra yang sebagian besar dihasilkan di luar Jawa. Harga-harga bahan tersebut di pasar dunia cenderung berfluktuasi, sehingga rencana jangka panjang sulit dibuat (Audrey dan George McT. Kahin 2001: 46).

Pada 1957 Kabinet Karya dibentuk, yang merupakan koalisi PNI dan NU (Nahdlatul Ulama), di mana Djuanda Kartawidjaja menjabat sebagai perdana menteri. Kebijakan ekonomi diambil kebanyakan mengalah kepada tujuan-tujuan politik. Bidang perbankan  dan moneter merupakan sektor yang menjadi bulan-bulanannya. Pada tahun 1957, Bank Indonesia menjadi instrumen pemerintah yang tidak memiliki kebebasan dan mencetak uang lebih banyak untuk mensiasati pengeluaran defisit. Kestabilan sistem pebankan Indonesia goyah manakala semua bank negara digabungkan, sehingga hampir semua aktivitas perbankan negara, mulai dari deposito pelanggan dan pinjaman komersial sampai pada pengendalian suku bunga, ditentukan pemerintah. (Prawiro 1998:4-5).

Demokrasi Terpimpin, yang ditandai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengetengahkan gotong royong, yang menjadi hakekat sosialisme, di mana Demokrasi Terpimpin adalah pelaksanaan politik, sedangkan ekonomi terpimpin adalah ekonomi gotong royong yang menjamin kemakmuran rakyat serta melenyapkan sistem feodalisme dan imperialisme dengan penghisapan-penghisapannya (Soepardo, dkk 1960: 77-78). Upaya untuk mewujudkan sosialisme Indonesia selama Demokrasi Terpimpin ternyata banyak terseok-seok, terutama dalam masalah ekonomi. Inflasi selama delapan tahun berdirinya Demokrasi Terpimpin meningkat dari dua digit menjadi tiga digit, bahkan mencapai 650 persen pada 1965 (Sulistyo 2003: 20). Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi administrasi pemerintahan pada masa itu. Berbagai praktek korupsi berkembang di berbagai instansi pemerintahan. Kepentingan partai dan ideologi kerap terbawa ke dalam birokrasi, hubungan kader dan partai terbangun di dalamnya, sehingga permasalahan ini menjadi beban di dalam kehidupan administrasi negara.

Demokrasi Terpimpin merupakan periode pemantapan ideologi kebangsaan. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan pengalaman kepahlawanan disertai jiwa nasionalisme mengiringi harapan-harapan rakyat akan kemakmuran , keadilan, kesamaan sosial, dan kebudayaan. Citra “masyarakat adil dan makmur” dibangun dengan perhatian ditujukan kepada metafora-metafora. Monumen-monumen dibangun sebagai simbol kekuatan manusia Indonesia. Mengangkat kolonialisme dan imperialisme baru yang berwujud sebagai penjajahan baru dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, menjadi wacana utama Demokrasi Terpimpin. 

C.   Kebangkitan PKI Pasca Pemberontakan Madiun 1948

Kebangkitan PKI begitu mengesankan, dan konsolidasi militer kian mapan, sehingga keduanya menjadi penyeimbang kekuatan Demokrasi Terpimpin. PKI telah menjadi sebuah partai dengan pengalaman panjang sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga masa Revolusi Kemerdekaan. Tentara telah menjadi elemen penting dalam mewujudkan negara Republik Indonesia. PKI memiliki kekuatan yang turut membentuk kehidupan politik dan ideologi khususnya kalangan rakyat kecil, sedangkan tentara mengidentikkan diri sebagai bagian integral dari rakyat. Hal itu sebagian besar berasal dari pengalaman selama Revolusi Kemerdekaan, di mana mereka memiliki kedekatan dengan rakyat.

PKI telah benar-benar lumat setelah peristiwa Madiun pada 1948. Kenyataannya ia tidak sungguh-sungguh hancur setelah Aidit, Njoto, Lukman, dan Sudisman mengambil alih partai dan berhasil meraih simpati rakyat. PKI telah menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Strategi perjuangan bersenjata telah digeser menjadi front kesatuan, yang dipertajam dengan agresifitas, sehingga memperoleh pengikut dan simpatisan, baik di kalangan buruh perkotaan maupun petani di pedesaan. Upaya ini ditunjukkan melalui dukungan dalam penyatuan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan Nasionalisasi pada 1957. PKI melanjutkan manufernya dengan mempengaruhi tentara, terutama Angkatan Darat melalui kerja intensifnya di dalam tubuh lembaga tersebut. 

D.   Dinamika Politik Nasional Demokrasi Terpimpin

Setelah Perang Dunia II berakhir, sekitar tahun 1945, dunia banyak diwarnai oleh kemerdekaan negara-negara yang sebelumnya merupakan jajahan bangsa Barat. Nasionalisme bukan sekedar letupan kecil di Asia dan Afrika. Semangat kemerdekaan di kedua benua tersebut membara, bahkan hingga memasuki tahun 1960-an, di mana Perang Dingin dan penindasan ekonomi negara-negara maju menggilas negara-negara yang baru merdeka. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki arti yang secara garis besar merupakan kelahiran Negara Republik Indonesia, dan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, di samping sebagai titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. “Merdeka” dan “kuasa”, dikatakan Semaoen (2000: 4), adalah jalan pertama guna mendapatkan “kesenangan” dan ketenangan dalam semua hal.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di antara silang dunia, Indonesia merupakan negara strategis, baik secara geopolitis maupun ekonomis. Indonesia banyak mengambil peran dalam meningkatkan upaya penghapusan penjajahan di Asia dan Afrika. Menyadari posisinya tersebut, Indonesia mulai tampil sebagai kekuatan baru yang potensial di Asia, dan salah satu pemimpin dunia baru, yang bertekad menepis neo kolonialisme-imperialisme (nekolim) asing serta menjadi pengusung utama aspirasi negara-negara Dunia Ketiga, yang ketika itu mengalami berbagai penindasan politik, sosial, budaya, di samping menjadi ajang Perang Dingin.

Tahun 1960-an merupakan era Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Pernyataan perasaan dan pengertian demokrasi yang tinggi dari bangsa Indonesia adalah gotong royong, di mana kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagai sendi-sendi masyarakat demokrasi dan sosialistis tercermin dengan jelas dalam pengertian dan praktek gotong royong. Inilah hakekat sosialisme Indonesia, yang sesuai dengan keadaan Indonesia. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi dengan pengakuan adanya pemimpin, bukan untuk menghilangkan demokrasi, namun untuk melawan sifat-sifat liberalnya demokrasi. “Terpimpin” menunjukkan pendirian tegas dan sikap hidup nyata, yaitu memberikan pimpinan kepada rakyat dan melawan musuh-musuh rakyat bersama rakyat (Soepardo, dkk 1960: 78-79).

Demokrasi Terpimpin ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. pada 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno dalam kabinet tersebut bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Djuanda bertindak selaku menteri utama. Dekrit ini didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution. Dalam perintah hariannya, Nasution menginstruksikan kepada jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut (Poesponegoro dan Notosusanto 1984: 311).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengumumkan tentang pembubaran Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dewan yang mulai bersidang pada tanggal 20 November 1956 itu tidak dapat memutuskan undang-undang apa yang hendak digunakan Indonesia. Presiden Soekarno, melalui pidatonya tanggal 22 April 1959, mengusulkan agar UUD 1945 ditetapkan menjadi UUD Republik Indonesia. Di dalam Konstituante tidak pernah tercapai quorum untuk menerima atau menolak suatu usulan. Dewan ini mencapai reses pada 3 Juni 1959, yang kemudian menyatakan kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 sebagai ganti Konstituante. Keanggotaan MPRS terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan. Selain itu, melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan. Komposisi DPR yang baru disusun Presiden Soekarno pada 24 Juni 1960 dan diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). (Poesponegoro dan Notosusanto 1984: 312).

Demokrasi Terpimpin tidak sekedar perubahan-perubahan yang berlangsung seperti disampaikan di atas semata. Demokrasi Terpimpin, sebagaimana dikatakan Crouch (1986: 44), pertama-tama adalah suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Dalam perkembangan selanjutnya, Poesponegoro dan Notosusanto (1984: 317) mengatakan, bahwa kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI (Partai Komunis Indonesia) di sampingnya.

Pada masa itu kondisi yang berlangsung tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pemerintahan sebagaimana mestinya. Kedudukan presiden begitu penting dan tidak sekedar penyelenggara pemerintah. Presiden tampil melampaui kapasitasnya sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab kepada MPR, melainkan menjadi suatu figur utama, baik dalam menentukan kebijakan maupun menjadi penyeimbang kekuatan di antara pihak-pihak yang berseteru. Pada tataran politik Presiden Sokarno merupakan pihak yang tanpa tanding dan Demokrasi Terpimpin memungkinkannya untuk mengambil peran signifikan, lebih daripada sebelumnya. 

E.   Segi Tiga Kekuatan Demokrasi Terpimpin

Tentara merupakan kekuatan yang telah melakukan rasionalisasi dan reorganisasi selama masa Revolusi dan setelahnya. Peningkatan taraf disiplin dan profesionalitas dilakukan demi membangun integritanya. Kenyataannya upaya tersebut tak luput dari berbagai penetangan dari kalangan perwira militer sendiri. Konflik di antara para perwira beserta para pendukung mereka masing-masing adalah harga yang harus dibayar Angkatan Darat. Rasionalisasi dan reorganisasi pada masa Revolusi yang dilakukan Kabinet Amir Sjarifuddin dan dilanjutkan oleh Kabinet Hatta, berdampak pada Peristiwa Madiun pada 1948. Tindakan rasionalisasi dan reorganisasi selanjutnya dilakukan pada awal periode pasca Revolusi, yang dilakukan oleh para perwira mantan didikan KNIL, dan mendapat penentangan dari para perwira mantan tentara PETA, sehingga berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Setelah wibawa militer ditegakkan, di mana Nasution turut berperan di dalamnya, dan yang berpengaruh bagi terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta, terwujudlah kekuatan militer yang lebih terintegrasi. Tentara, dengan demikian, kian memperoleh pijakan dalam lapangan politik setelah memasuki masa Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin kian didominasi oleh tiga pilar Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Pengaruh Masjumi dan PSI telah mengalami kemerosotan setelah pemberontakan PRRI-Permesta berhasil dipadamkan. NU dan PNI sedang mengalami demoralisasi dan tidak dapat mengambil inisiatif, terlebih dalam suasana anti-partai.  Wibawa Presiden Soekarno telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai setelah masa Revolusi, dan ia memainkan peran penting sebagai figur utama. Peran Angkatan Darat telah pula memperoleh wujud dalam ranah politik, terutama setelah dikeluarkannya SOB (Saat van Oorlog en Beleg).  PKI telah muncul dalam penampilannya yang mantap setelah memperoleh kedekatan dengan presiden dan begitu berpengaruh setelah menjadi partai dengan massa yang cukup besar.

Terwujudnya Demokrasi Terpimpin menghadirkan suasana yang diwarnai kekuasaan Presiden Soekarno yang diimbangi PKI dan Angkatan Darat. Dominasi kekuasaan politik mengatasi berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi yang melingkupi Indonesia ketika itu mengharuskan diambilnya berbagai tindakan drastis, sehingga kerap kali menimbulkan ekses mengemukanya presiden sebagai penguasa yang cenderung otoriter. Indonesia, seperti kebanyakan negara yang baru merdeka memerlukan pengukuhan pemerintahan yang mantap dan membentuk sebuah negara bersatu (von der Mehden 1987: 1-2).

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia mencoba mewujudkan dirinya dalam kesatuan yang mantap dan kesejahteraan rakyat yang mapan. Berbagai permasalahan pelik kerap menghujani negeri ini, dan inisiatif yang diambil sebagian besar berasal dari Presiden Soekarno. Hal itu mendorong terjadinya pemusatan kekuasaan di mana Presiden menjadi pemain utama yang mengelola kekuatan-kekuatan utama yang berada di sekitarnya. Pengalaman pada periode sebelumnya merupakan bagian integral dari berbagai tindakan yang diambil pada masa ini, di mana diperlukan suatu kepemimpinan kuat dan tegas. Kenyataannya upaya-upaya kepemimpinan dalam mewujudkan Indonesia yang sosialistis tidak diiringi dengan kondisi yang berlaku saat itu.

 

DAFTAR PUSTAKA

 Abdullah, Taufik. 2005. Sejarah Lokal Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 Anderson, Benedict R O'G dan Ruth T McVey. 2001. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal Yogyakarta: LKPSM.

Anderson, David Charles. 2003. Peristiwa Madiun 1948; Kudeta atau Konflik Internal Tentara? Yogyakarta: Media Presindo.

Cribb, Robert, ‘Parlemen Indonesia 1945-1959’, dalam Yayasan API. 2001. Panduan Parlemen Indonesia. Jakarta: Yayasan API (hal. 271-298).

Crouch, Harold. 1986.  Militer dan Politik Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gie, Soe Hok. 2005. Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta: Bentang.

Gottschalk, Louis. 1986.  Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Joeniarto. 2001. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Legge, J.D. 1965. Indonesia. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Kahin, Audrey R. dan George McTurnan Kahin. 2001. Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Keterlibatan CIA Di Indonesia. Jakarta: Grafiti.

Mintz, Jeane S. 2003. Muhammad, Marx dan Marhaen: Akar Sosialisme Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, A.H. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid IV; Periode Linggarjati. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati Djoenet dan Nugroho Notosusanto. 1984 Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Prawiro, Radius. 1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi; Pragmatisme dalam Aksi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Yogyakarta: Gadjah Serambi.

Soepardo, M. Hoetahoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, J.C.T. Simorangkir. 1960. Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: Departemen P.P. dan K.

Sundhahaussen, Ulf. 1988. Politik Militer Indonesia, 1949-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

Von der Mehden, Fred R. 1987. Politik Negara-negara Berkembang. Jakarta: Bina Aksara.

Comments
Add New Search
Selvia   |120.188.67.xxx |2019-07-28 18:18:20
baguss dengann pengajarann sejarah sejarah nyaaa.
Selviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   |120.188.65.xxx |2019-08-06 21:07:11
Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau
persatuan serta menyebabkan perpecahan, Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia
ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain:[2]

Tidak adanya persamaan
pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula
dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat.[2]
Perilaku para warga
masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah
disepakati bersama.[2]
Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang
ada di dalam masyarakat.[2]
Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat
tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.[2]
Tidak
adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka
yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat
Kerap kali terjadinya
proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Kalendar

August 2019
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Anda pengunjung ke

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini344
mod_vvisit_counterKemarin1018
mod_vvisit_counterMinggu Ini344
mod_vvisit_counterBulan Ini25706
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4415743